PERATURAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

II. AMDAL

1. PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

2. KepMen LH No. 12/MENLH/3/ 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan

3. KepMen LH No. 13/MENLH/3/ 1994 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi AMDAL

4. KepMen LH No. 14/MENLH/3/ 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan

5. KepMen LH No. 15/MENLH/3/ 1994 tentang Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu

6. KepMen LH No. 42/MENLH/11/ 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan

7. KepMen LH No. 54/MENLH/11/ 1995 tentang Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu/Multisektor dan Regional

8. KepMen LH No. 55/MENLH/11/ 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional

9. KepMen LH No. 57/MENLH/12/ 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor

10. KepMen LH No. 02/MENLH/1/ 1998 tentang Penetapan Pedoman Baku Mutu Lingkungan

4. Kep.Kepala BAPEDAL No. 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting

5. Kep.Kepala BAPEDAL No. 299/BAPEDAL/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan AMDAL

6. Kep.Kepala BAPEDAL No. 105 Tahun 1997 tentang Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL)

7. Kep.Kepala BAPEDAL No 124/12/1997 tentang Panduan Aspek Kesehatan Masyarakat Dalam Penyusunan AMDAL

8. Kep.Kepala BAPEDAL No 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL

9. Kep.Kepala BAPEDAL No 09Tahun 2000 tentang PedomanPenyusunan AMDAL

11. KepMen LH No. 30/MENLH/10/1999 tentang PanduanPenyusunan DokumenPengelolaan Lingkungan

13. KepMen LH No. 42/MENLH/1999tentang Pedoman UmumPelaksanaan Audit Lingkungan

14. KepMen LH No. 2 Tahun 2000tentang Pedoman Penilaian Dokumen AMDAL15. KepMen LH No. 4 Tahun 2000

tentang Panduan PenyusunanAMDAL Kegiatan PembangunanPermukiman Terpadu

16. KepMen LH No. 5 Tahun 2000tentang Panduan PenyusunanAMDAL Kegiatan Pembangunandi Daerah Lahan Basah

17. KepMen LH No. 40 Tahun 2000tentang Pedoman Tata KerjaKomisi Penilai AMDAL

18. KepMen LH No. 41 Tahun 2000tentang Pedoman PembentukanKomisi Penilai AMDALKabupaten/Kota

19. KepMen LH No. 42 Tahun 2000tentang Susunan KeanggotaanKomisi Penilai Tim Teknis AnalisisMengenai Dampak LingkunganHidup

20. KepMen LH No. 17 Tahun 2001tentang Jenis Rencana UsahaDan/Atau Kegiatan Yang WajibDilengkapi Dengan AMDAL

21. KepMen LH No. 86 Tahun 2002tentang Pedoman PelaksanaanUpaya Pengelolaan LingkunganHidup dan Upaya PemantauanLingkungan Hidup

22. KepMen LH No. 30 Tahun 2001tentang Pedoman PelaksanaanAudit Lingkungan Hidup Yangdiwajibkan

23. KepMen LH No. 45 Tahun 2005tentang Pedoman PenyusunanLaporan Pelaksanaan RencanaPengelolaan Lingkungan Hidup(RKL) dan Rencana PemantauanLingkungan Hidup (RPL)

III PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

1. PP No. 82 Tahun 2001 tentangPengelolaan Kualitas Air ,Pengendalian Pencemaran AIr

2. KepMen LH No. Kep-35/MenLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih(PROKASIH)

3. KepMen LH No. Kep-35A/ MenLH/7/ 1995 tentang ProgramPenilaian Kinerja Perusahaan/Kegiatan Usaha Dalam

Pengendalian Pencemaran diLingkup Kegiatan PROKASIH(Proper Prokasih)

4. KepMen LH No. 51/MenLH/10/1995 tentang Baku Mutu LimbahCair Bagi Kegiatan Industri

5. KepMen LH No. 52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu LimbahCair Bagi Kegiatan Hoteli

6. KepMen LH No. 58/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu LimbahCair Bagi Kegiatan Rumah Sakit

7. KepMen LH No. 42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu LimbahCair Bagi Kegiatan Minyak danGas Serta Panas Bumi

8. KepMen LH No. 09/MENLH/4/1997 tentang Perubahan KepMenLH No. 42 Tahun 1996 tentangBaku Mutu Limbah Cair BagiKegiatan Minyak dan Gas SertaPanas Bumi

9. KepMen LH No. 03/MENLH/1/1998 tentang Baku Mutu LimbahCair Bagi Kawasan Industri

10. KepMen LH No. 28 Tahun 2003tentang Pedoman TeknisPengkajian Pemanfaatan AirLimbah dan Industri Minyak SawitPada Tanah di PerkebunanKelapa Sawit

11. KepMen LH No. 29 Tahun 2003tentang Pedoman Syarat dan TataCara Perizinan Pemanfaatan AirLimbah dan Industri Minyak SawitPada Tanah di PerkebunanKelapa Sawit

12. KepMen LH No. 37 Tahun 2003tentang Metode Analisis KualitasAir Permukaan dan PengambilanContoh Air Permukaan

13. KepMen LH No. 110 Tahun 2003tentang Pedoman PenetapanDaya Tampung BebanPencemaran Air Pada Sumber Air

14. KepMen LH No. 111 Tahun 2003tentang Pedoman MengenaiSyarat dan Tata Cara PerizinanSerta Pedoman KajianPembuangan Air Limbah ke Airatau Sumber Air

15. KepMen LH No. 112 Tahun 2003tentang Baku Mutu Air LimbahDomestik

16. KepMen LH No. 113 Tahun 2003tentang Baku Mutu Air LimbahBagi Usaha dan atau KegiatanPertambangan Batu Bara

17. KepMen LH No. 114 Tahun 2003tentang Pedoman PengkajianUntuk Menetapkan Kelas Air

1. Kep.Kepala BAPEDAL No 113Tahun 2000 tentang PedomanUmum dan Pedoman TeknisLaboratorium Lingkungan

18. KepMen LH No. 115 Tahun 2003tentang Pedoman PenentuanStatus Mutu Air

19. KepMen LH No. 142 Tahun 2003tentang Perubahan KepMen LHNo. 111 Tahun 2003 tentangPedoman Mengenai Syarat danTata Cara Perizinan SertaPedoman Kajian Pembuangan AirLimbah ke Air atau Sumber Air

20. Undang-undang Nomor 7 Tahun2004 tentang Sumber Daya Air

IV. PENGELOLAAN LIMBAH B3

1. PP No. 18 Tahun 1999 tentangPengelolaan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun

2. PP No. 85 Tahun 1999 tentangPerubahan PP No. 18 Tahun1999 tentang PengelolaanLimbah Bahan Berbahaya danBeracun

3. PP No. 74 Tahun 2001 tentangPengelolaan Bahan Berbahayadan Beracun

4. Kep. Dirjen Batan No. 119/DJ/III/1992 tentang Pedoman TeknisPenyusunan AMDAL UntukKegiatan Nuklir di Bidang Nuklir Non - Reaktor

5. Kep. Dirjen Batan No. 294/DJ/IX/1992 tentang Nilai BatasRadioaktif di Lingkungan

6. Kep. Dirjen Batan No. 445/DJ/XII/1992 tentang Pedoman TeknisPenyusunan AMDAL UntukPembangunan Pusat ListrikTenaga Nuklir

1. Kep.Kepala BAPEDAL No 68/BAPEDAL/09/1995 tentang TataCara dan Persyaratan TeknisPenyimpanan dan PengumpulanLimbah B3

2. Kep.Kepala BAPEDAL No 01/BAPEDAL/09/1995 tentang TataCara dan Persyaratan TeknisPenyimpanan dan PengumpulanLimbah B3

3. Kep.Kepala BAPEDAL No 02/BAPEDAL/09/1995 tentangDokumen Limbah B3

4. Kep.Kepala BAPEDAL No 03/BAPEDAL/09/1995 tentangPersyaratan Teknis Penyimpanandan Pengumpulan Limbah B3

5. Kep.Kepala BAPEDAL No 04/BAPEDAL/09/1995 tentang TataCara dan PersyaratanPenimbunan Hasil Pengolahan,Persyaratan Lokasi BekasPengolahan, dan Lokasi BekasPenimbunan Limbah B3

6. Kep.Kepala BAPEDAL No 05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simboldan Label Limbah B3

7. Keppres No. 61 Tahun 1993tentang Pengesahan BaselConvention of The Control ofTransboundary Movements of Hazardous Wastes and TheirDisposal. Dirjen Batan No.294/DJ/IX/ 1992 tentang NilaiBatas Radioaktif di Lingkungan

8. KepMen LH No. 128 Tahun 2003tentang Tata Cara danPersyaratan Teknis PengelolaanLimbah Minyak Bumi dan TanahTerkontaminasi Oleh MinyakBumi Secara Biologis

7. Kep.Kepala BAPEDAL No 255/BAPEDAL/08/1996 tentang TataCara dan PersyaratanPenyimpanan dan PengumpulanMinyak Pelumas Bekas

8. Kep.Kepala BAPEDAL No 02/BAPEDAL/01/1998 tentang TataLaksana PengawasanPengelolaan Limbah B3 di Daerah

9. Kep.Kepala BAPEDAL No 03/BAPEDAL/01/1998 tentangProgram Kemitraan DalamPengelolaan Limbah B3

V. PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

1. PP. No, 41 Tahun 1999 tentangPengendalian Pencemaran Udara

2. Keputusan Presiden No.mor 23Tahun 1992 tentang PengesahanVienna Convention for The OzoneLayer dan Montreal Protocol onSubstances that Deplete TheOzone Layer as Adjusted andAmanded by The Second Meeting of The Parties London, 29-27 June1990

3. KepMen LH No. Kep-35/MenLH/10/ 1993 tentang Amabng BatasEmisi Gas Buang KendaraabBermotor.

4. UU No, 6 Tahun 1994 tentangPengesahan United NationsFramework Convention on ClimateChange (Konvensi Kerangka KerjaPBB Mengenai Perubahan Iklim).

5. KepMen LH No. 13/MENLH/ 3/1995 tentang Baku Mutu EmisiSumber Tidak Bergerak..

6. KepMen LH No. Kep-15/MENLH/4/ 1996 tentang tentang ProgramLangit Biru..

7. KepMen LH No. Kep-16/MENnLH/4/ 1996 tentang PenetapanPrioritas P{ropinsi Dati I ProgramLangit Biru.

1. Kep.Kepala BAPEDAL No Kep.-107/ BAPEDAL/11/1997 tentangPedoman Teknis Perhitungan danPelaporan Serta Informasi IndeksStandart Pencemar Udara..

8. KepMen LH No. Kep-14/MENLH/11/ 1996 tentang Baku TingkatKebisingan.

9. KepMen LH No 49/MENLH/ 11/1996 Baku Tingkat Getaran.

10. KepMen LH No 50/MENLH/ 11/1996 Baku Tingkat Kebauan..

11. KepMen LH No 45/MENLH/ 11/1997 tentang Indeks StandarPencemar Udara.

12. KepMen LH No. 129 Tahun 2003tentang Baku Mutu Emisi Usahadan atau Kegiatan Minyak danGas Bumi.

13. KepMen LH No. 141 Tahun 2003tentang Ambang Batas Emisi GasBuang Kendaraan Bermotor TipeBaru dan Kendaraan BermotorYang Sedang Diproduksi.

14. Kep.Kepala BAPEDAL No Kep.-205/ BAPEDAL/07/1996 tentangPedoman Tehnik PencemaranUdara Sumber Tidak Bergerak

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN/KERUSAKAN LAUT

1. PP. No, 19 Tahun 1999 tentangPengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

2. Keppres No. 103 Tahun 1963tentang Lingkungan Maritim.

3. Keppres No. 46 Tahun 1986tentang Pengesahan InternationalConvention for The Prevention ofPollution from Ship 1973, and TheProtocol of 1978 Relating in tHeFiluship 1993..

4. Keppres No. 32 Tahun 1990tentang Pengelolaan KawasanLindung

5. Keppres No. 65 Tahun 1990tentang Pengesahan Internationalfor The Safety of Life at The Sea1974.

6. Keppres No. 55 Tahun 1993tentang Tata Cara PembebasanLahan.

7. KepMen LH No. 45/MENLH/ 11/1996 tentang Program PantaiLestari..

1. Kep.Kepala BAPEDAL No 47Tahun 2001 tentang PedomanPengukuran Kondisi TerumbuKarang.

8. KepMen LH No. 45/MENLH/ 11/1996 tentang Pembentukan TimPengarah dan Tim TeknisProgram Pantai Lestari..

9. KepMen LH No. 47/MENLH/ 11/1996 tentang PenetapanPrioritas Propinsi Dati I ProgramPantai Lestari.

10. KepMen LH No. 4/MENLH/11/2001 tentang KerusakanTerumbu Karang.

11. KepMen LH No. 51 Tahun 2004tentang Baku Mutu Air Laut.

12. KepMen LH No. 179 tentang RalatAtas KepMen LH No. 51 Tahun2004 tentang Baku Mutu Air Laut.

VII.PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN

1. KepMen LH No. 43/ MENLH/10/1996 tentang KriteriaKerusakan Lingkungan BagiUsaha atau Kegiatan Penambanagn Bahan GalianGolongan C Jenis Lepas diDaratan..

2. PP No. 150 Tahun 2000 tentangPengendalian Kerusakan TanahUntuk Produksi Biomassa

3. PP No. 4 Tahun 2003 tentangPengendalian Kerusakan dan atauPencemaran Lingkungan HidupYang Berkaitan DenganKebakaran Hutan dan atauLainnya.

VIII. KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. UU No. 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sunber Daya Alamdan Lingkungan Hidup.

2. Instruksi Mendagri No. 34/1990tentang Pengelolaan KawasanLindung Daerah

3. UU No. 16 Tahun 1992 tentangKarantina Hewan, Ikan danTumbuhan.

4. UU No. 5 Tahun 1994 tentangPengesahan United NationsConservation on BiologicalDiversity (Konvensi PerserikatanBangsa-Bangsa MengenaiKeanekaragan Hayati)

5. Keputusan Presiden Nomor 1Tahun 1987 tentang PengesahanAmandemen 1979 atasConservation on InternationalTrade in Endangered Species ofWild Fauna an Flora 1973.

6. UU No. 21 Tahun 2004 tentangKeamanan Hayati Atas KonvensiTentang KeanekaragamanHayati.

IX. KELEMBAGAAN

1. Keputusan Presiden No. 10Tahun 2000 tentang BadanPengendalian DampakLingkungan.

2. PP No. 54 Tahun 2000 tentangLembaga Penyedian JasaPelayanan PenyelesaianSengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

3. KepMen LH No. 07/ MENLH/2001tentang Pejabat PengawasanLingkungan Hidup dan PejabatPengawas Lingkungan Hidup Daerah

4. Keputusan Bersama Meneg LHdan Kepala Badan KepegawaianNegara No. 08 & 22 Tahun 2002tentang Petunjuk PelaksanaanJabatan Fungsional PengendaliDampak Lingkungan Hidup danAngka Kreditnya

5. KepMen LH No. 56 Tahun 2002tentang Pedoman UmumPengawasan PenaatanLingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.

6. KepMen LH No. 58Tahun 2002tentang Tata Kerja PejabatPengawas Lingkungan Hidup diPropinsiKabupaten/Kota.

7. Kep. MENPAN Nomor : 47/KEP/M.PAN//8/2002 tentang JabatanFungsional Pengendalian DampakLingkungan Hidup dan AngkaKreditnya.

1. Kep. Kepala BAPEDAL No. 39Tahun 2000 tentang Organisasidan Tata Kerja BAPEDAL.

7. Kep. Kepala BAPEDAL No. Kep.-29/Bapedal/05/1997 tentangStandarisasi, Akreditasi, danSertifikasi Bidang Lingkungan.

8. Keputusan Bersama Men PANdan Mendagri Nomor :01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan PeraturanPemerintah No. 8 Tahun 2003tentang Pedoman OrganisasiPerangkat Daerah dan PeraturanPemerintah.

9. Keputusan Presiden No. 100Tahun 2004 tentang TunjanganJabatan Fungsuional PengendaliDampak Lingkungan.

10. KepMen LH No. 145 Tahun 2004tentang Petunjuk TeknisPelaksanaan Jabatan FungsionalPengendali Dampak Lingkungandan Angka Kreditnya.

11. KepMen LH No. 146 Tahun 2004tentang Pedoman KualifikasiPendidikan Untuk JabatanFungsional Pengendali DampakLingkungan.

12. KepMen LH No. 147 Tahun 2004tentang Kode Etik ProfesiPengendali Dampak Lingkungan.

13. KepMen LH No. 197 Tahun 2004tentang Standar PelayananMinimal Bidang Lingkungan HidupDi Daerah Kabupaten dan DaerahKota.

14. UU No. 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah.

15. UU No. 25 Tahun 2004 tentangPembangunan Nasional.

16. UU No. 30 Tahun 1999 tentangArbitrase dan AlternatifPenyelesaian Sengketa.

18. PP No. 54 Tahun 2000 tentangLembaga Penyedia JasaPelayanan PenyelesaianSengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

19. KepMen LH No. 37/MENLH/7/1995 tentang PedomanPelaksanaan Kebersihan Kotadan Pemberian Penghargaan Adipura.

20. KepMen LH No. 14/MENLH/3/1995 tentang Pembentukan TimPengarah dan Tim PenilaianKebersihan Kota Dalam RangkaPemberian Penghargaan Adipura.

21. KepMen LH No. 19 Tahun 2004tentang Pedoman PengelolaanPengaduan Kasus Pencemarandan atau Perusakan Lingkungan Hidup.